Saham Pertamina Dikhawatirkan Jatuh ke Asing
Rencana Pertamina menawarkan saham perdana ke publik alias initial public offering (IPO) ternyata bakal menempuh jalan bergelombang. Belum apa-apa, rencana itu sudah mendapat perlawanan dari sejumlah pihak.
Sekadar Anda tahu, Pertamina sudah mengajukan IPO anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energy (PHE) pada awal Juni lalu ke DPR. Rencananya, PHE akan menjual 20 persen saham. Perusahaan ini berharap bisa mendapatkan dana Rp 10 triliun untuk ekspansi bisnis di dalam dan luar negeri.
Pihak yang menolak rencana itu khawatir IPO anak usaha Pertamina ini akan mengulang kasus go public PT Indosat Tbk tahun 1994 yang mengakibatkan saham perusahaan telekomunikasi tersebut kini dikuasai asing.
Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara, mengingatkan saat pemerintah menjual saham Indosat awalnya hanya 35 persen. Namun, lama-kelamaan dia menilai penjualan saham terus berlanjut hingga tahun 2002.
“Kini saham pemerintah tinggal 14 persen. Akibatnya, penerimaan negara bisa terus berkurang,” kata Marwan dalam seminar IPO Pertamina di Ruang Samitri III Nusantara V MPR, Kamis (15/7/2010).
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono juga gusar dengan rencana itu. “Sekali jatuh ke asing, ke depannya pasti asing bakal mendominasi,” kata Sri.
Dengan dikuasai asing, dia mengatakan kontrol pemerintah terhadap Pertamina akan melemah. Nah, bila ini terjadi, dia mengatakan pemerintah akan sulit mengatur harga minyak dan gas hasil produksi PHE. “Padahal minyak dan gas mestinya dikelola seutuhnya oleh negara dan dipergunakan untuk rakyat,” kata Sri.
Anggota Komisi VII DPR Chandra Tirta Wijaya mengatakan DPR akan menolak rencana IPO anak usaha Pertamina itu bila mengabaikan kepentingan negara. Sebab, dia beralasan kekayaan negara harus diolah pemerintah sesuai dengan UUD 1945.
Anggota DPR : Saham Pertamina Seharusnya 100 Persen
Anggota Komisi VI DPR RI Chandra Tirtawijaya mempertanyakan keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang hanya memberikan 80 persen hak pengelolaan blok West Madura Offshore (WMO) kepada Pertamina.
Kepada pers di Jakarta, Jumat, Chandra Tirtawijaya mengatakan bahwa seharusnya Pertamina mendapatkan 100 persen hak pengelolaan WMO.
Adapun Kodeco Energy tak perlu lagi mendapatkan kesempatan. “Seharusnya Pertamina dapat 100 persen, keputusan kementerian ESDM ini tanggung kenapa tetap kasih kesempatan kepada Kodeco,” ujar Chandra.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dengan menguasai 100 persen blok West Madura Offshore, Pertamina bisa menggandeng perusahaan daerah milik Pemda sebagai mitra kerja.
“Selain itu Pertamina juga boleh share dengan operator asing tapi tentu hitung-hitungannya berbeda. Yang penting Pertamina harus dapat 100 persen dulu,” tegasnya.
Seperti diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan Pertamina dan Kodeco Energy sebagai operator atau pengelola operasional lapangan minyak dan gas bumi West Madura Offshore.
Menurut Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Investasi dan Produksi, Kardaya Warnika, Pertamina menguasai 80 persen dan Kodeco 20 persen. Pertimbangan pemerintah menempatkan Pertamina sebagai operator adalah memberi kesempatan perusahaan migas nasional untuk berpartisipasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi nasional.
“Pemerintah menilai kinerja Pertamina cukup baik, termasuk dalam mengelola blok migas lepas pantai. Terbukti, Pertamina dapat meningkatkan produksi lapangan migas lepas pantai Jawa yang semula dikelola BP,” kata Kardaya.(*)
Pertamina Lepas 66,7% Saham Patrajasa
PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) akan melakukan pelelangan aset PT Pertamina pada PT Patrajasa senilai Rp2 triliun-Rp3 triliun, berupa gedung, perumahan, dan hotel, pada Oktober 2010.
“Pelepasan saham Pertamina di Patrajasa sebesar 66,7 persen akan kami umumkan bulan depan,” kata Direktur Pengelolaan Aset PPA, Andi Saddawero, di Jakarta, Minggu.
Andi Saddawero menjelaskan aset berupa hotel yang akan dilego yaitu Hotel Patra Bali, Cirebon, Semarang, serta Parapat.
Hotel Patra yang selama ini dikelola Pertamina di bawah kendali Patrajasa ini merupakan hotel berkelas bintang dua hingga bintang lima .
Pertamina menyerahkan penjualan aset yang tidak sejalan dengan bisnis inti perseroan di bidang migas , sejak tahun 2009.
Aset lainnya yang akan dilepas yaitu, Gedung Patra yang berlokasi di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. Aset sebanyak 132 kavling rumah, di Perumahan Patra Kuningan, Jakarta.
“Dengan pelepasan sebagian saham tersebut, maka Pertamina tidak lagi mayoritas di sana,” ujarnya.
Selain pada Patrajasa,maka PPA juga sedang mencari pihak yang bersedia menyewa dua aset di Pondo Cabe, Jakarta Selatan, yaitu Lapangan Terbang Pondok Cabe dan Padang Golf, Pondok Cabe.
“Awalnya kita mau mencari investor, namun pemerintah melalui keputusan rapat di Kantor Menkopolhukham, aset ini tidak dijual karena untuk menunjang pertahanan dan keamanan,” ujar Andi.
Lahan di Pondok Cabe tersebut, merupakan bagian dari tujuh aset properti Pertamina, yang dikelola PPA.
Aset lainnya berlokasi di Kemanggisan, Tangerang, Jatibarang, Kramat Raya Jakarta, dan di Jalan Halimun Jakarta.
(T.R017/A011/P003)
Sumber:
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/15/14245050/Saham.Pertamina.Dikhawatirkan.Jatuh.ke.Asing
Tidak ada komentar:
Posting Komentar